INTANANEWS.ID – Apa komentar pihak Istana Kepresidenan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wali Kota Madiun, Maidi dan Bupati Pati, Sudewo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan, Istana prihatin dengan OTT KPK yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo.
“Tentunya kita prihatin. Kembali terjadi OTT yang melibatkan kepala daerah,” katanya di Jakarta pada Selasa (20/1/2026).
Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dua kasus ini sebenarnya menjadi alarm bagi semua pihak bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah.
Prasetyo Hadi selanjutnya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya memerangi korupsi.
“Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita perangi bersama. Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,” ia menambahkan.
Memasuki awal tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menggelar Operasi Tangkap Tangan alias OTT.
Jika sebelumnya pada 9-10 Januari 2026, KPK menjaring sedikitnya delapan orang di antaranya pegawai pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan wajib pajak.
Maka pada Senin (19/1/2026) ini KPK kembali menggelar OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur.
Sedikitnya 15 orang dibekuk untuk dimintai keterangan termasuk di antaranya Wali Kota Madiun, Maidi.
Dalam kasus ini KPK mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp550 Juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun, Maidi.
Ternyata pada hari sama KPK juga menangkap Bupati Pati, Sudewo.
OTT atas Bupati Pati Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Tidak tanggung-tanggung KPK telah menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp2,6 Miliar dan Bupati Pati, Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.(nor)
