INTANANEWS.ID – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, meminta jajaran terkait untuk mempercepat pendataan kerusakan dan kerugian akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di sekitar Danau Tondano.
Dalam rapat koordinasi penilaian dampak banjir, Rabu (20/8/2025), Vanda menekankan pentingnya respons pemerintah yang berorientasi pada solusi.
Hal ini menyusul banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait penanganan pascabanjir.

“Kita memang sedang berpacu dengan waktu. Jangan sampai masalah pascabanjir belum terselesaikan, kita sudah menghadapi masalah baru,” ujar Vanda di ruang kerjanya.
Vanda mengakui, banjir yang disebabkan oleh meluapnya Danau Tondano merupakan masalah kompleks yang dipicu berbagai faktor.
Selain curah hujan tinggi, pendangkalan danau, dan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga turut andil.
Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak peduli dengan penyebabnya, mereka hanya menuntut solusi dari pemerintah.
“Masyarakat berharap pemerintah ini punya solusi,” tegasnya.
Vanda menceritakan, banyak warga yang secara langsung bertanya kepadanya, baik melalui pesan singkat maupun media sosial, perihal janji ganti rugi yang pernah disampaikan oleh Kepala BNPB. Pertanyaan serupa juga diterima oleh para camat, lurah, dan kepala desa.
Ia menyebutkan, saat penyaluran bantuan beras dari BNPB itu sudah dijelaskan kreteria yang menerima bantuan.
Bantuan tersebut, jelasnya, diberikan untuk warga yang mengungsi di posko-posko yang dikoordinasikan oleh BPBD.
“Walaupun rumahnya sudah mau tenggelam, kalau tidak mengungsi di posko tidak dapat bantuan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Vanda meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera turun ke lapangan dan mendata secara akurat rumah-rumah yang berhak menerima bantuan.
“Kembali dari sini, datang lagi ke masyarakat, turun ke masyarakat, lalu nanti datang lagi ke sini bawa datanya. Kemudian data itu akan kami bawa ke pusat,” tegasnya.
Vanda mewanti-wanti agar pendataan dilakukan secara adil dan jujur.
“Cukup mata, tidak usah lihat keluarga, tidak usah lihat dia ‘warna apa’,” pintanya, merujuk pada pentingnya menghindari favoritisme.
Ia berpesan agar seluruh jajaran tidak marah jika mendapat kritik dari masyarakat. Menurutnya, kritik adalah cerminan harapan masyarakat agar pemerintah bekerja lebih baik.
Setelah pendataan selesai, data tersebut akan diajukan ke BNPB pusat untuk diusulkan mendapatkan bantuan.
“Laporan terdampak banjir harus riil, jangan ditambahkan, jangan dikurangi,” ia menambahkan.
Saat berita ini diturunkan, rapat penilaian dampak banjir masih sementara berlangsung.(nes)