INTANANEWS.ID – Meski belum diumumkan secara resmi tetapi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Ganjar yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah itu menyatakan hal tersebut kepada wartawan sebelum kegiatan Rakernas PDIP dan HUT ke-53 PDIP di Gedung Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Sabtu (10/1/206).
“Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” ia menegaskan.
Ia selanjutnya mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah bergulir sebelum reformasi.
Nyatanya dia melanjutkan, tuntunan masyarakat pasca reformasi jelas yakni untuk memilih langsung pemimpin daerahnya secara langsung semakin kuat. Pemerintah ketika itu akhirnya memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Ganjar menambahkan, dengan pemilihan secara langsung masyarakat dapat memanfaatkan hak memilih sebaik mungkin dalam menentukan pemimpin daerah masa depan.
Sebelumnya, Istana menyatakan menghormati perbedaan pendapat terkait wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga politikus Partai Gerindra di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus menyimak perkembangan diskursus tersebut di masyarakat.
Survei terbaru LSI Denny JA menyimpulkan bahwa mayoritas mayarakat menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Jumlah masyarakat yang menentang pilkada tak langsung mencapai 68 persen dari total responden survei.
“Hasil riset yang kami paparkan terbaru hari ini mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD,” kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta pada Rabu (7/1/2026).
Dia menyebutkan, presentase 66 persen merupakan angka yang besar dalam survei opini publik.
Ia menambahkan, perolehan angka di atas 60 persen merepresentasikan hasil yang masif dan sistemik. Sehingga temuan ini bisa dianggap menjadi bukti besarnya penolakan masyarakat terhadap rencana mengembalikan pilkada tak langsung.(nor)
