INTANANEWS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memperkuat komitmen dalam mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional.
Langkah ini diambil guna memastikan kesejahteraan petani dengan mempermudah akses permodalan perbankan serta menjamin stabilitas harga melalui penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog.
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen (Pol) Langgeng Purnomo di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), disebutkan bahwa kolaborasi lintas sektoral ini merupakan kunci keberlanjutan swasembada jagung yang telah dicapai pada tahun 2025.
Poin-Poin Utama Strategi Ketahanan Pangan 2026:
Akses Permodalan KUR: Polri memfasilitasi Kelompok Tani (Poktan) untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.
1. BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian tahun ini guna mendukung perluasan lahan dan modal tanam.
2. Penyerapan Hasil Panen: Perum Bulog berkomitmen menyerap 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan harga standar Rp6.400 per kg, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
3. Pengawasan Distribusi: Polri melakukan pendampingan di wilayah sentra jagung seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan untuk memastikan petani tidak terjebak praktik tengkulak yang membeli dengan harga rendah.
4. Optimalisasi Lahan: Program ini fokus pada pengembangan lahan tidur menjadi lahan produktif melalui pendampingan manajerial dan teknis bagi petani binaan Polri.
“Tujuan utama kami adalah memutus rantai tengkulak yang merugikan petani. Dengan adanya kepastian modal dari bank dan kepastian harga dari Bulog, petani kita bisa lebih tenang berproduksi dan taraf hidup mereka meningkat secara berkelanjutan,” ujar Brigjen (Pol) Langgeng Purnomo.
Melalui sinergi bersama Kementerian Pertanian, BPK, Himbara, dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, Polri optimis ekosistem pangan jagung Indonesia akan semakin mandiri dan bebas dari ketergantungan impor pada tahun 2026. (nes)
