INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang dipimpin oleh Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, berkomitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal ini menjadi respons langsung terhadap arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut disampaikan Robby Dondokambey saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, sebagai pembicara utama.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyoroti bahwa kontribusi PAD di banyak daerah, termasuk di Minahasa, masih stagnan di kisaran 20%–25% selama satu dekade terakhir. Padahal, PAD merupakan tulang punggung kemandirian fiskal.
“PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) masih menjadi andalan, namun perlu terobosan lain agar daerah tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat,” ungkap Bima Arya.
Ia menambahkan, kunci keberhasilan pengelolaan PAD terletak pada kapasitas daerah, digitalisasi, dan koordinasi antarlembaga. Daerah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan sistem keuangan terintegrasi terbukti mampu menunjukkan performa yang lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa Pemkab Minahasa siap menindaklanjuti arahan ini.
“Kami akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Digitalisasi layanan juga akan didorong agar prosesnya lebih efektif, transparan, dan memudahkan masyarakat,” tegas Bupati.
Selain itu, Pemkab juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah serta memaksimalkan peran SDM yang ada.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih kuat.
Rapat virtual yang digelar di Command Center Kantor Bupati Minahasa ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala KesbangPol, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Prokopim.(nes)
