INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mengonsolidasikan arah kebijakan daerah guna menyelaraskan visi pembangunan dengan target nasional sebesar 8 persen.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, MM., M.Si, menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan transformasi pola kerja birokrasi yang lebih terpadu.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Senin (2/2/2026).
Menurut Sekda Lynda Watania, integrasi antar-instansi merupakan prasyarat utama agar prosedur birokrasi yang kompleks dapat disederhanakan demi mempercepat arus investasi ke daerah.
”Fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi berjalan optimal di tingkat tapak. Hal ini mencakup perluasan lapangan kerja serta optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian melalui kemudahan perizinan usaha,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa akselerasi ekonomi Minahasa akan bertumpu pada revitalisasi sektor-sektor basis.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal akan dipacu untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk.
Secara teknis, koordinasi perencanaan dan pemetaan sektor unggulan ini berada di bawah naungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Minahasa.
Sinergi ini memastikan setiap program di dinas teknis, mulai dari pelayanan perizinan hingga sektor pertanian dan pariwisata, bergerak dalam satu visi yang selaras.
Upaya strategis ini juga mendapat dukungan dari unsur Forkopimda.
Perwakilan dari Polres, Kodim 1302/Minahasa, dan Kejari yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan wilayah merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan iklim ekonomi yang sehat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi tahun 2026, sekaligus memastikan pertumbuhan yang dicapai berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Minahasa. (nes)
