INTANANEWS.ID – Bupati Pati, Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.
Lantas dalam kasus apa Bupati Pati tersebut diringkus?
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta pada Selasa (20/1/2026) menjelaskan, OTT atas Bupati Pati Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” dia menambahkan.
Terkait OTT Bupati Pati, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono menyatakan bahwa Partai Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” katanya pada Senin (19/1/2026).
Dia menekankan agar asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Ia menambahkan, semua pihak perlu bersikap bijak dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Bupati Madiun Maidi Juga Kena OTT
Tak hanya Bupati Pati, Sudewo karena ternyata pada Senin (19/1/2026) KPK juga menangkap Bupati Madiun, Maidi dalam sebuah operasi senyap alias OTT.
Sedikitnya 15 orang dibekuk untuk dimintai keterangan termasuk di antaranya Wali Kota Madiun, Maidi.
Sembilan orang dari 15 orang tersebut langsung digelandang ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun Maidi.
KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
OTT ini terkait praktik korupsi berupa penerimaan fee proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.
Memasuki awal tahun 2026, KPK gencar menggelar Operasi Tangkap Tangan alias OTT.
Sebelumnya pada 9-10 Januari 2026, KPK menjaring sedikitnya delapan orang di antaranya pegawai pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan wajib pajak.(nor)
