INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan pemerintah pusat menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya menekan laju inflasi.
Kolaborasi ini terbukti efektif, dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Minahasa berhasil turun hingga -3,39% pada minggu ketiga Agustus 2025.
Penurunan ini merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang dikoordinasikan, salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/8/2025).
Dalam rakor yang diikuti oleh Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, pemerintah pusat melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah untuk memperketat upaya pengendalian inflasi.
Ia mengatakan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi di tingkat lokal, khususnya antar pelaku perdagangan di setiap kabupaten dan kota. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar semata,” tegas Tomsi.
Tomsi juga menyoroti perlunya kehadiran perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) di setiap kecamatan untuk memantau distribusi pangan, terutama di pasar dan pedagang kecil.
Ia juga meminta Kementerian Perdagangan menyajikan data distribusi kebutuhan pokok secara lengkap agar inspeksi pasar dapat dilakukan secara terarah.
Rapat ini juga mengungkap beberapa temuan di lapangan. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum tersalurkan di Koperasi Merah Putih, sementara beras premium mulai langka.
Selain itu, harga beras di pasaran ditemukan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Robby Dondokambey melaporkan pencapaian penurunan IPH di Minahasa.
Ia menambahkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap stabil.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kembali mengingatkan perlunya komitmen bersama melalui nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha untuk menjaga sistem distribusi dan stabilitas harga.
Ia juga menegaskan bahwa dinas-dinas terkait harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.
Turut hadir dalam rakor tersebut sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala dinas terkait seperti Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perkim.(nes)
