INTANANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Terkait kasus itu, KPK hari ini dijadwalkan memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan hal tersebut kepada awak media di Jakarta pada Rabu (18/2/2026).
“Budi Karya Sumadi dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada kasus DJKA untuk wilayah Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan, Budi Karya Sumadi terakhir kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA tersebut pada 26 Juli 2023.
Kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Dalam perkembangannya jumlah tersangka bertambah dan menjadi sebanyak 21 orang. Dua korporasi juga ikut menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Ternyata dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu. Caranya dengan merekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender (nor)
