INTANANEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan lebih penting di atas apa pun. Karena Indonesia membutuhkan persatuan untuk menjaga kepentingan rakyat.
Prabowo menyatakan hal itu saat memberikan taklimat kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Bara pada Senin (2/2/206).
Terkait hal itu, Presiden mengajak semua pihak tidak membawa sejarah permusuhan dalam sejarah masa lalu dibawa pada era saat ini.
“Saya menggugah, saya mengajak, saya mengajak. Saudara-Saudara, kita bersatu. Tidak ada urusan Saudara berasal dari partai mana,” tuturnya.
Dia selanjutnya mengatakan, bermusuh-musuhan tidak akan memberikan manfaat apa-apa.
“Saya tidak akan tanya, ini gubernurnya partai mana, gitu kan? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya enggak akan tanya,” katanya.
Prabowo mengambil contoh dirinya kalah waktu Pilpres lalu di wilayah Sumatra Barat tetapi program Makanan Bergizi Gratis tetap MBG sampai ke Sumatra Barat.
“Saya juga kalah di Aceh, kan? Tapi tetap kita bangun Aceh habis-habisan. Enggak ada. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ia menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Acara tersebut dihadiri sekitar 4.011 pimpinan dan jajaran forkopimda seluruh Indonesia termasuk juga para menteri Kabinet Merah Putih, hingga pimpinan lembaga negara.
Tito menjelaskan Rakornas tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan 8 misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran.
“Tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Asta Cita dalam Bapak Presiden,” katanya.
Rakornas akan dilanjutkan dengan tiga sesi diskusi tertutup dengan topik terkait program strategis Presiden di bidang ekonomi, energi, dan swasembada pangan, serta peran Polri hingga Jaksa Agung mengawal program tersebut.(nor)
