INTANANEWS.ID – BPJS Kesehatan Cabang Tondano menggelar Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Gema Kompas JKN) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan serta meningkatkan mutu layanan JKN di Kabupaten Minahasa.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, turut hadir didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Riviva Maringka, serta Camat Tondano Raya. Dari jajaran BPJS Kesehatan, hadir Dewan Pengawas Pusat Inda D. Hasman, Deputi Direksi Wilayah X Sofyeni, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Raymond Jerry Liuw.
Turut hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Minahasa dr. Olviane Rattu, perwakilan Komunitas Paham Sistem JKN, dan Gerakan Relawan Daerah JKN.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Minahasa sebagai lokasi Gema Kompas JKN.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Tondano. Kegiatan ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita dalam memperluas cakupan serta mutu layanan jaminan kesehatan nasional di Minahasa,” ujarnya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan JKN secara optimal.
“Gema Kompas JKN bukan hanya memberikan informasi, tapi juga mendorong partisipasi aktif komunitas—terutama para kader kesehatan sebagai ujung tombak edukasi.
Kami berharap kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pemanfaatan aplikasi Mobile JKN secara luas, serta membentuk komunitas yang tangguh dan melek sistem jaminan kesehatan nasional,” tambah Vanda.
Pemkab Minahasa berkomitmen menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan, baik dalam perluasan peserta, edukasi, pemanfaatan teknologi digital, maupun peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan di daerah.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pusat, Inda D. Hasman, mengungkapkan bahwa program JKN yang telah berjalan 11 tahun kini menjangkau lebih dari 279 juta jiwa, atau sekitar 98% populasi Indonesia, menjadikannya salah satu sistem jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia.
“Ini merupakan capaian luar biasa. Tapi kita sadar bahwa keberhasilan JKN tidak cukup hanya dari jumlah peserta, melainkan juga kualitas pelayanan.
Undang-undang menuntut agar layanan publik, termasuk JKN, diselenggarakan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan peserta,” jelas Inda.
Inda D. Hasman juga menekankan pentingnya literasi publik dan edukasi berkelanjutan melalui gerakan Komunitas Paham Sistem JKN dan Relawan Daerah JKN sebagai strategi memperkuat keberlanjutan program.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa. Kegiatan seperti ini membangun kapasitas publik dan mempererat kolaborasi dalam mencapai jaminan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Inda.(nes)
