INTANANEWS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kader baik di tingkat struktural, legislative hingga eksekutif untuk memanfaatkan proyek makan bergizi gratis (MBG).
Larangan tersebut berdasarkan warkat tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membenarkan larangan itu di Jakarta pada Jumat (27/2/2026).
Dia menyatakan, warkat larangan itu bernomor 940/IN/DPP/II/2026 diterbitkan bagi internal partai sebagai penegas PDIP tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan kader untuk terlibat dalam “bisnis” proyek MBG.
“Surat tersebut juga untuk menjawab tudingan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang,” ia menegaskan.
Sebelumnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang ketika menjadi narasumber di program ‘Semangat Awal Tahun by IDN Times’ pada 14 Januari 2026 lalu menyebutkan bahwa semua partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di proyek MBG.
Guntur Romli menambahkan, dengan adanya larangan kader PDIP untuk terlibat dalam “bisnis” proyek MBG itu menjadi sikap partai politiknya yang terang-terangan menolak praktik komersialisasi proyek MBG.
Bagi kader PDIP yang melanggar larangan itu akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan akan dikenakan sanksi organisasi seusai AD/ART dan peraturan internal partai.(nor)
