Masih soal Program MBG, Kata Sri Sultan Hamengkubuwono X: SPPG agar Cantumkan Harga di Setiap Menu

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.(Dok/instagram.com/@humasjogja)

INTANANEWS – Masih soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada pendapat yang diungkapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mungkin bisa diterapkan di provinsi lainnya terkait kualitas menu MBG.

Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Kamis (26/2/2026) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY untuk meningkatkan kualitas menu MBG.

Hal itu terkait banyaknya pengaduan terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Dia meminta kepada tiap SPPG sebagai penyedia MBG di DIY untuk memperbaiki menu yang disajikan termasuk mencantumkan harga di tiap menu.

“Saya sudah minta Bu Sekda untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena juga ada yang protes sepertinya untuk materinya kurang pas. Jadi anggapannya ini harganya tidak Rp10.000,” tuturnya.

Ia berharap menu MBG diperbaiki tetapi juga ada harganya.

”Misalnya dikasih pisang, harga pisangnya berapa? Harganya berapa? Supaya clear. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak nggak nyaman,” Sri Sultan menambahkan.

Program Andalan Prabowo-Gibran

MBG adalah program andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil guna menekan angka stunting

Program ini resmi diluncurkan awal tahun 2025 berdasarkan Perpres No 83 Tahun 2024). Program ini menargetkan puluhan juta penerima manfaat, menggerakkan ekonomi lokal via UMKM/BUMDes, dan dirancang sebagai investasi SDM jangka panjang.

Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas SDM, mengatasi gizi buruk/stunting, dan mendukung perkembangan kognitif anak.

Sasaran dan targetnya adalah siswa sekolah (SD-SMP), santri, balita, dan ibu hamil. Target tahun pertama mencakup jutaan anak dengan jangkauan terus diperluas.

Program MBG dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan 18.895 UMKM/Koperasi/BUMDes untuk distribusi.

Sayangnya, dalam periode 1-13 Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan program MBG.

Dikutip dari perhitungan BBC Indonesia ternyata sepanjang 30 hari di Januari 2026, kasus keracunan MBG memicu korban hingga 1.929 orang.

Ribuan kasus itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.(nor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *