INTANANEWS – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P. menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperketat pemantauan harga komoditas pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
Selain stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Minahasa kini memprioritaskan sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara virtual, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas soal sosialisasi jaminan produk halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah.
Bupati Robby Dondokambey mengatakan, pengendalian inflasi di Minahasa tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan di lapangan.
Dalam waktu dekat, ia akan memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan stok pangan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat dan lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, Bupati mendorong para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa untuk segera mengurus sertifikasi.
Menurutnya, hal ini merupakan peluang strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal.
“Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk kita di pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan kesiapannya dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Dukungan daerah dievaluasi secara berkala untuk sinkronisasi program hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan standar kebijakan nasional.
Dalam kegiatan di Ruang Command Center tersebut, Bupati didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah, antara lain Kepala BPKAD, Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, serta jajaran teknis lainnya. (nes)
