INTANANEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa memperketat pengawasan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) demi menjamin kualitas pelayanan publik.
Langkah ini dipertegas melalui inspeksi mendadak yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Johnny TendeanRicky Laloan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (20/2/2026).
Menurut Johnny, inspeksi mendadak ini merupakan upaya mengukur kinerja ASN secara objektif.
Ia mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas mandat Bupati dan Wakil Bupati Minahasa juga Sekda, dalam menjaga martabat ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Kami memantau langsung tanggung jawab setiap ASN agar kompetensi pegawai berbanding lurus dengan kebutuhan kinerja,” ujarnya.
Dalam tinjauan tersebut, ia mengapresiasi tingkat kepatuhan di Dinas Kominfo yang dinilai menunjukkan tren positif dalam penerapan regulasi dan etika kerja.
Ia berharap integritas setiap pegawai di instansi tersebut dapat menjadi teladan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemkab Minahasa.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Ricky Laloan mengatakan, penegakan disiplin telah menjadi komitmen prioritasnya sejak hari pertama dilantik.
Ia memandang transformasi digital yang menjadi tugas pokok Kominfo mustahil tercapai tanpa karakter aparatur yang tertib.
“Disiplin bukan sekadar formalitas kehadiran, melainkan tanggung jawab moral sebagai abdi negara,” ujarnya.
Visi manajerial yang tegas ini didasari oleh rekam jejak panjang Ricky di birokrasi, terutama pengalamannya yang pernah bertugas di BKPSDM.
Pengalaman di instansi pengelola kepegawaian tersebut, ditambah kematangannya saat menjabat Kepala Bagian (Kabag) di sejumlah unit kerja serta pengalaman sebagai camat di tiga wilayah berbeda, menjadi modal utama dalam menata pegawai.
Berbekal pengalaman tersebut, Ricky memastikan seluruh staf Kominfo kini bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Standar disiplin menjadi rujukan utama kami dalam menata pegawai agar birokrasi lebih responsif,” ia menambahkan. (nes)
