INTANANEWS.ID – Partai-partai koalisi pendukung pemerintah sepakat menggulirkan wacana Prabowo Subianto dua periode.
Namun di mata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum saatnya membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Lagi pula hal itu pasti terjadi lima tahunan.
Kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ini masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum diselesaikan. Misalnya saja masalah di sektor pendidikan, penanganan bencana, dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.
“Lebih baik kita fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta pada Rabu (11/2/2026).
Ia selanjutnya menyatakan bahwa setiap partai pasti sudah menyiapkan strategi baik secara organik melalui kekuatan di dalam partainya sendiri atau strategi dengan melihat setiap momentum politik.
“Jadi kontestasi adalah kontestasi mencapai prestasi bagi rakyat, bukan kontestasi di dalam sekadar berbicara elektoral yang memang waktunya itu sudah terjadwal dan masih lama. Itu sikap dari PDI Perjuangan,” dia menegaskan.
Hasto menambahkan, pemimpin harus mencetak keberhasilan lebih dulu. Baru kemudian apakah nanti rakyat memberikan dukungan atau mengkritik.
“Apakah berupa dukungan atau berupa suatu kritik-kritik untuk masukan bagi perjalanan bangsa ke depan agar lebih baik. Itulah yang harus kita kedepankan dulu,” tuturnya.
Bosan Rakyat Bicara Mengejar Kekuasaan
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyatakan, agenda Pilpres 2029 belum menjadi fokus partainya.
“Saat ini PDIP masih fokus dalam melakukan konsolidasi partai. Khususnya untuk membantu rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan seperti bencana ekologi dan dampak lanjutannya,” katanya pada Selasa (3/2/2026).
Dia menyatakan, ada hal lain yang lebih prioritas ketimbang hanya membicarakan perihal kekuasaan.“Bosan rakyat hanya bicara mengejar kekuasaan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, sekarang ini masyarakat sulit mencari lapangan kerja. Kondisi itu diperburuk lagi dengan fenomena pemutusan hubungan kerja ditambah lonjakan harga pangan di tengah menurunnya daya beli masyarakat.
“Kami (fokus) urus dulu rakyat dibandingkan soal pemilihan presiden,” ia menambahkan.(nor)
