INTANANEWS.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga kini belum menentukan sikap terkait wacana kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dilontarkan Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Dia mengakui bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Karena itu harus dicari jalan tengah untuk meminimalisir biaya tersebut.
Terkait hal itu, ia mengusulkan agar Pilkada secara tidak langsung hanya digelar untuk pemilihan gubernur.
“Nah, secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang,” tuturnya.
“Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi. Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung,” ia menambahkan.
Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar pemilihan bupati/wali kota agar tetap dipilih langsung masyarakat.
“Tapi atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada, bupati, wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi ya,” katanya.
Ia menyatakan, DPD masih terus mengkaji berbagai opsi. Kajian dilakukan secara dalam sehingga agar tidak membuat demokrasi di Indonesia kehilangan makna dan kualitas.
Adalah Partai Golkar yang kembali menggulirkan agenda untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD. Bahkan, hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada 20 Desember 2025 semakin mempertegas keinginan partai ini untuk menghapus pilkada langsung.
Partai Golkar akan mendorong usulan pilkada lewat DPRD saat pembahasan paket Undang-Undang Pemilu di DPR pada tahun 2026 ini.
Masuk akal jika Partai Golkar kembali ngotot menghidupkan pilkada melalui DPRD. Karena sekarang ini partai ini ‘menguasai’ perolehan suara DPRD di seluruh Indonesia. Karena itu, mereka bakal habis-habisan untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD. Karena memang jika ini sukses maka Partai Golkar yang paling untung besar.
Presiden Prabowo Subianto mempertegas sikap Partai Golkar tersebut.
Ternyata partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto termasuk Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa juga mempertegas sikap partainya untuk mendukung pilkada lewat DPRD dengan alasan biaya pilkada langsung sangat mahal.
Begitu juga dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat. Sikap Partai Demokrat ini berubah dibandingkan 2014. Ketika Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Singkat kata: mayoritas partai di DPR mendukung usulan ini yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Demokrat. Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera belum menentukan sikap sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mentah-mentah menolak.(nor)
