INTANANEWS.ID – Istana menghormati perbedaan pendapat terkait wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga politikus Partai Gerindra di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
“Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus menyimak perkembangan diskursus tersebut di masyarakat.
Sebelumnya, survei terbaru LSI Denny JA menyimpulkan bahwa mayoritas mayarakat menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Jumlah masyarakat yang menentang pilkada tak langsung mencapai 68 persen dari total responden survei.
“Hasil riset yang kami paparkan terbaru hari ini mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD,” kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta pada Rabu (7/1/2026).
Dia menyebutkan, presentase 66 persen merupakan angka yang besar dalam survei opini publik.
Ia menambahkan, perolehan angka di atas 60 persen merepresentasikan hasil yang masif dan sistemik. Sehingga temuan ini bisa dianggap menjadi bukti besarnya penolakan masyarakat terhadap rencana mengembalikan pilkada tak langsung.
Terkait wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto juga ditanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyebutkan, wacana kepala daerah dipilih DPRD itu bakal dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan di Beach City Internasional Ancol, Jakarta pada 10-12 Januari 2026.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan belum menentukan sikap politiknya atas wacana tersebut. Namun, yang pasti hal itu akan dibahas dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan.
“Ya akan dibahas dalam agenda reformasi hukum nasional,” kata Guntur Romli di Jakarta, Kamis (8/1/2026).(nor)
