INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM., MSi., yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, secara resmi membuka dan menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan di BPU Tondano, Jumat (5/12/2025).
Dalam sambutannya, Watania menekankan peran krusial KPM dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Minahasa yang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 24% menjadi 19% pada tahun 2025.
“Kami berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 24% menjadi 19% untuk tahun 2025. Namun, target nasional berada di angka 14%,” ujar Watania.
Menurutnya, angka 19% menunjukkan KPM dan semua sektor telah bekerja. Namun, ia mengingatkan bahwa target 14% di tahun 2025/2026 masih membutuhkan kerja sama intensif dari para kader.
Watania menjelaskan bahwa filosofi KPM sangat penting sebagai ujung tombak program konvergensi penurunan stunting. Kader memiliki fungsi vital dalam melakukan pendataan, evaluasi, sosialisasi, dan koordinasi di tingkat desa/kelurahan.
“Ujung tombaknya ada di desa dan kelurahan, ujung tombaknya ada di KPM. Tanpa dukungan dari Ibu-ibu sekalian, rasanya akan sangat sulit Dinas PMD, Dinas Kesehatan, atau pihak kecamatan mendapatkan data dan informasi yang akurat,” tegas Sekda.
Ia menambahkan, peran KPM sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah, desa, Puskesmas, hingga bidan dan PAUD.
Sebelumnya, Asisten I Riviva Maringka dalam materinya menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.
“IPM di Indonesia itu 68,43, berada di urutan ke-108 dari negara-negara yang diukur di dunia,” kata Maringka.
Ia menyebut posisi ini masih menempatkan Indonesia dalam kategori negara berkembang, yang salah satu dampaknya adalah menjadi negara konsumen.
Maringka menghubungkan upaya peningkatan kapasitas KPM dengan visi besar menuju generasi emas Indonesia 2045.
“Melalui gerakan makan bergizi gratis, pembangunan manusia (pengetahuan) itu meningkat. Kita berharap di tahun 2045, anak-anak yang berkualitas ini akan memimpin negeri ini,” jelasnya.
Anak-anak yang terindikasi stunting, menurut Maringka, diprediksi tidak akan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang mumpuni.
“Bagaimana seseorang akan menikmati Indonesia Emas tahun 2045 kalau anak-anak yang lahir saat ini mereka terindikasi berisiko stunting?” tanya Maringka.
Kepala Dinas PMD Minahasa, Arthur Palilingan, melaporkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Mandat ini mengamanatkan upaya penurunan stunting harus integratif dan berkualitas melalui kompetensi program hingga tingkat desa,” jelas Palilingan.
Maksud dari pembinaan ini, tambahnya, adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan komitmen KPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaku utama di lapangan. (nes)
