INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak tahun 2026.
Langkah ini diambil guna memastikan pesta demokrasi tingkat desa tersebut berjalan tanpa intervensi dan manipulasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M. M.Si., menyatakan bahwa pemerintah daerah memposisikan diri sebagai fasilitator yang menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam dialog interaktif di Taman God Bless, Tondano, Senin (2/2/2026).
“Pemerintah menjamin tahapan Pilhut berjalan tertib dan bebas intervensi. Fokus utama kami adalah menjaga netralitas aparatur serta mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujar Sekda Lynda Watania.
Ia menambahkan, kondusivitas wilayah harus tetap terjaga agar proses demokrasi ini mampu melahirkan pemimpin desa yang murni pilihan rakyat.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terpecah belah meski terdapat perbedaan pilihan politik.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa, Rio Rindengan, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap regulasi pelaksanaan.
“Masyarakat harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab agar hasil Pilhut kredibel bagi kemajuan desa,” katanya.
Melalui edukasi publik ini, Pemkab Minahasa berharap warga memahami mekanisme pemilihan, sehingga potensi konflik di tingkat akar rumput dapat diminimalisir demi stabilitas daerah ke depan. (nes)
