INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung upaya pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Utara.
Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (26/5).
Watania menegaskan, di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarindajang, Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mengawal dan mempercepat realisasi program stabilisasi harga serta distribusi pangan strategis.
“Kami berkomitmen penuh mendukung program pemerintah pusat. Distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan terus kami optimalkan demi melindungi masyarakat,” ujar Watania.
Rakornas tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2025 yang positif, mencapai 4,87% year-on-year (yoy), bahkan Sulut lebih tinggi dengan 5,62% yoy. Namun, sektor pangan masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat kabupaten, termasuk Minahasa.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulut pada Mei 2025 menunjukkan deflasi -0,40%, sebagian besar karena penurunan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Kendati demikian, inflasi masih membayangi beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Fluktuasi harga komoditas strategis juga masih terjadi di Minahasa dan sekitarnya. Harga Minyak Kita di beberapa kabupaten, seperti Sitaro dan Boltim, tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), menjadi perhatian khusus pemerintah.
Produksi bawang merah di Sulut misalnya, hanya 2.751 ton, jauh di bawah kebutuhan 9.959 ton, menandakan perlunya penambahan tanam seluas 743 hektare. Kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras pun belum terpenuhi secara optimal.
Selain itu, realisasi Dana Dekonsentrasi Bapanas untuk Sulut per 23 Mei 2025 masih rendah, yakni 14,61%. Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk Minahasa, didorong untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam masa transisi pasca pandemi dan pemulihan ekonomi.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Sulut, khususnya Minahasa, dalam menghadapi tantangan harga komoditas dan memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Rakornas daring ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Arody Tangkere, Kadis Kominfo Maya Kainde, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes, serta jajaran Pemkab Minahasa lainnya.(nes)
