Minahasa Raih WTP ke-11, Komitmen Akuntabilitas Terus Diperkuat

INTANANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian ini diraih setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Kamis (19/6/2025).

Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa, Robby Dondokambey SSi, MAP., di damping Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS.

(Foto: istimewa)

Hadir juga dalam acara tersebut Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Ka. BPKAD, serta jajaran Pemkab Minahasa.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MAP.(Foto: istimewa)

Bupati Robby Dondokambey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif.

Ia menekankan bahwa opini WTP yang diraih adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Minahasa dan menjadi amanah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Prestasi ini adalah amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan dengan kerja nyata dan integritas,” ujarnya.

(Foto: istimewa)

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi kunci tercapainya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pemkab Minahasa berkomitmen untuk menindaklanjuti secara serius dan menyeluruh setiap rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP, demi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap rekomendasi dari BPK merupakan masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki kekurangan, menyempurnakan sistem, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

(Foto: istimewa)

Menurut Bupati, hasil audit BPK bukan sekadar angka, melainkan pendorong dan alat evaluasi konstruktif dalam proses pembangunan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dapat terus diperkuat dalam semangat transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas, mengingat tantangan ke depan yang akan semakin kompleks.

“Kami mengajak kita semua untuk menjadikan pencapaian ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ia menambahkan.(nes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *