INTANANEWS.ID – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat, khususnya komunitas, dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang optimal.
Hal ini disampaikan dalam acara “Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Gema Kompas JKN)” yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Tondano di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPJS Kesehatan, bertujuan untuk memperluas cakupan serta meningkatkan mutu layanan JKN di wilayah tersebut.
Kehadiran Wakil Bupati Vanda Sarundajang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Riviva Maringka, serta para Camat Tondano, menunjukkan komitmen kuat Pemkab Minahasa terhadap program ini.
Dari jajaran BPJS Kesehatan, hadir Dewan Pengawas Pusat Inda D. Hasman, Deputi Direksi Wilayah X Sofyeni, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Raymond Jerry Liuw. Turut hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Minahasa dr. Olviane Rattu, perwakilan Komunitas Paham Sistem JKN, dan Gerakan Relawan Daerah JKN, memperkuat nuansa kolaborasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi mendalam atas dipilihnya Minahasa sebagai lokasi Gema Kompas JKN.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Tondano. Kegiatan ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita dalam memperluas cakupan serta mutu layanan jaminan kesehatan nasional di Minahasa,” ujar Vanda.
Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ia secara khusus menekankan vitalnya peran edukasi agar masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan JKN secara optimal. “Gema Kompas JKN bukan hanya memberikan informasi, tapi juga mendorong partisipasi aktif komunitas—terutama para kader kesehatan sebagai ujung tombak edukasi,” tambah Vanda.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pemanfaatan aplikasi Mobile JKN secara luas, serta membentuk komunitas yang tangguh dan melek sistem jaminan kesehatan nasional.
Pemkab Minahasa, lanjut Vanda, berkomitmen penuh untuk menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan. Kemitraan ini mencakup perluasan peserta, edukasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan di daerah.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pusat, Inda D. Hasman, mengungkapkan bahwa program JKN yang telah berjalan 11 tahun kini menjangkau lebih dari 279 juta jiwa, atau sekitar 98% populasi Indonesia, menjadikannya salah satu sistem jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia.
“Ini merupakan capaian luar biasa. Tapi kita sadar bahwa keberhasilan JKN tidak cukup hanya dari jumlah peserta, melainkan juga kualitas pelayanan,” jelas Inda, menegaskan tuntutan undang-undang agar layanan publik, termasuk JKN, diselenggarakan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan peserta.
Inda D. Hasman juga menggarisbawahi pentingnya literasi publik dan edukasi berkelanjutan melalui gerakan Komunitas Paham Sistem JKN dan Relawan Daerah JKN sebagai strategi kunci memperkuat keberlanjutan program.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa. Kegiatan seperti ini membangun kapasitas publik dan mempererat kolaborasi dalam mencapai jaminan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Inda.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan peran aktif komunitas, Minahasa menunjukkan langkah nyata dalam memastikan setiap warganya memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.(nes)
