INTANANEWS.ID Aksi demonstrasi damai yang digelar di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara pada Senin, 01/09/25, berjalan kondusif setelah aparat kepolisian dan pimpinan DPRD mengambil langkah dialogis. Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat awalnya berorasi dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri.
Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie bersama Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen dan Wakil Ketua Royke Anter turun langsung menemui para pendemo.
Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi jembatan komunikasi untuk meredam potensi kericuhan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Roycke Langie menyampaikan pesan penting agar massa aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, tapi harus bertanggung jawab. Kalian adalah penerus bangsa, kelak ada yang jadi anggota DPRD atau bahkan Kapolda,” ujar Irjen Pol Roycke di depan gerbang DPRD Sulut.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menunjukkan sikap terbuka dengan mengajak para pendemo berdialog.
Bahkan sebelum dialog dimulai, ia memimpin doa bersama sebagai wujud kebersamaan dan penghormatan terhadap aspirasi rakyat. “Silakan kalian menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar dan akan mengakomodir,” tegas Andi Silangen.
Meski sempat terjadi ketegangan ketika massa meminta seluruh peserta aksi masuk ke halaman kantor DPRD, pihak dewan menawarkan agar perwakilan mahasiswa masuk dan menyampaikan aspirasi di ruang paripurna. Namun sebagian massa menolak tawaran itu dan bersikeras semua harus masuk.
Situasi yang sempat memanas akhirnya bisa diredam berkat pendekatan persuasif aparat dan pimpinan DPRD.
Langkah humanis tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, namun tetap dalam koridor hukum dan ketertiban.
Di tengah riuhnya suara aspirasi, dialog menjadi kunci penting yang mampu menjaga jalannya aksi damai tanpa benturan. Pertemuan langsung antara rakyat dan pemimpin di momentum tersebut menjadi simbol kuat bahwa demokrasi di Sulawesi Utara masih hidup dan dijaga bersama.(FORA)
