INTANANEWS.ID – Di tengah menguatnya penolakan Presiden ke-2 Soeharto diangkat menjadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mendukung Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Alasannya, Soeharto besar jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.
Dukungan Pimpinan Pusat Muhamadiyah tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional. Karena itu kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujarnya seperti dikutip pada Kamis (6/11/2025).
Dia menyebut sejumlah jasa Soeharto. Mulai dari perang gerilya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 lalu program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Lainnya, Soeharto juga berhasil membawa bangsa ini swasembada beras pada dekade 1980-an. Kemudian program Keluarga Berencana (KB) yang mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang. Jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” dia menjelaskan.
Terkait proses penetapan gelar Pahlawan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Rabu (5/11/2025) mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.
Dicegat awak media, Fadli Zon irit bicara terkait pemanggilan dirinya ke Istana Negara.
Dia hanya mengatakan, dirinya hanya diundang untuk hadir ke Istana Negara.
Seperti diketahui Dewan Gelar Pahlawan saat ini menggodok 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan tahun ini. Salah satunya Presiden ke-2 Soeharto.
Pengumuman nama-nama pahlawan nasional ini akan diumumkan pada 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Ingat Jejak Masa Lampau
Namun, Ketua DPR yang juga Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, pihaknya menghormati proses yang bergulir di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto.
Namun, dia menambahkan agar pemerintah mempertimbangkan bagaimana kepemimpinan Soeharto berjalan selama 32 tahun di masa Orde Baru.
“Pemerintah agar mengkaji secara teliti usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden ke-2 Soeharto,” tuturnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
Dia menyatakan, pemerintah juga harus mencermati rekam jejak masa lalunya sampai sekarang.
“Saya berharap bisa menghasilkan keputusan yang berlandaskan kajian secara matang. Sehingga pemberian gelar untuk Soeharto tidak dianggap sebagai keputusan tergesa-gesa,” ia menambahkan.
Soeharto Memenuhi Syarat Formal
Sedangkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Minggu (2/11/2025) menyatakan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak-pihak yang menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2, Soeharto.
“Masukan dan keberatan yang disampaikan oleh kelompok penolak tetap dipertimbangkan dalam forum tim pengkaji dan peneliti terkait Gelar Pahlawan Nasional,” kata Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Ia selanjutnya menyatakan, masukan dan keberatan tersebut akan dipelajari. Namun karena sudah memenuhi syarat formal maka Soeharto tetap kita usulkan ke Gelar Pahlawan,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, pihaknya tetap menghormati setiap perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat terkait usulan tersebut.
Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan. Dari 40 nama termasuk di dalamnya Presiden ke-2, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga pejuang buruh Marsinah.(nor)
