INTANANEWS – Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).
Setelah sebelumnya Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang ditetapkan sebagai tersangka.
Giliran Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari pun terjaring OTT pada Selasa (10/3/2026).
Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani pun berkomentar.
“Ada hal yang perlu dievaluasi termasuk di dalamnya biaya politik yang mahal,” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa (10/3/2026).
Dia mengatakan, DPR dengan pemerintah perlu sama-sama melakukan evaluasi.
“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” tuturnya.
Dia menyatakan, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran pentingnya akuntabilitas kepada para kepala daerah termasuk memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting.
“Jadi bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tetapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” katanya.
Puan menambahkan, hal-hal tersebut itulah yang harus dievaluasi ke semua lini demi mengurangi risiko korupsi di tingkat kepala daerah.(nor)
