INTANANEWS.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diusulkan agar segera membuat hukum internasional yang mengatur soal Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Usul itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam diskusi meja bundar Zayed Award for Human Fraternity Roundtable 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (5/2/2026) malam waktu setempat.
Mantan Presiden ke-5 Indonesia itu juga meminta PBB melihat situasi ini secara serius dan segera merumuskan hukum internasional yang dapat mengatur cara kerja AI agar tidak merugikan umat manusia.
“Nah saya mengatakan di dalam diskusi kami itu ya seharusnya, menurut saya, PBB itu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mesti melihat sikon (situasi dan kondisi) ini. Dengan demikian tentunya ada perlindungan melalui hukum internasional, di mana yang namanya AI itu tidak bisa bekerja seperti sekarang ini (tanpa regulasi ketat),” katanya.
Selanjutnya dia menyatakan, manfaat teknologi tersebut tetapi ada kekhawatiran mendalam jika AI dibiarkan tanpa payung hukum yang melindungi kemanusiaan.
“Bagus, tetapi yang sangat dikhawatirkan kalau tidak ada sebuah perlindungan yang nyata, tentunya artinya itu harus melalui masalah hukum maka takutnya itu malah bisa menjadi merusak,” Megawati menegaskan.
Dia mengambil contoh tentang bahaya manipulasi digital, di mana teknologi kini mampu merekayasa visual dan suara seseorang (deepfake) dengan sangat mudah. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan.
Megawati menyatakan dirinya bersyukur pandangannya tersebut mendapat respons positif dari para tokoh dunia yang hadir dalam forum Zayed Award. Ada kesepahaman bahwa meskipun teknologi adalah bagian tidak terpisahkan dari masa depan dunia namun pengaturannya tetap krusial.(nor)
