INTANANEWS.ID – Bupati Minahasa Robby Dondokambey (RD) bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang (Vasung) fokus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah pada Selasa (4/11/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, secara virtual melalui Zoom Meeting ini, diikuti oleh pemimpin Minahasa dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti perlunya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap tren inflasi.
Ia memaparkan, inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen, dengan kenaikan tipis 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya.
“Kenaikan harga emas ini menjadi penyumbang utama inflasi, dan trennya saat ini meningkat cukup tinggi,” tegas Mendagri.
Mendagri menjelaskan, kenaikan inflasi ini dipicu terutama oleh komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana emas perhiasan menjadi kontributor terbesar inflasi dengan sumbangan sebesar 0,21 persen.

Lonjakan harga emas ini, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh faktor global, khususnya penurunan kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat yang mendorong banyak negara beralih menyimpan cadangan dalam bentuk emas.
Selain emas, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan.
Beberapa yang disorot adalah:
Cabai merah (0,06 persen)
Telur ayam ras (0,04 persen)
Daging ayam ras (0,02 persen)
Wortel (0,01 persen)
Kehadiran Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam Rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas harga di daerah maupun dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa didampingi oleh sejumlah pejabat daerah yang relevan dengan pembahasan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, serta para Kepala Dinas terkait seperti Kominfo, Perhubungan, Perkim, Kelautan dan Perikanan, Sosial, dan Perdagangan.(nes)












